Ppkm Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Optimalkan Program Perlindungan Sosial

Ahli kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai pernyataan Jokowi terkait perpanjangan PPKM Darurat seperti sedang melakukan uji respons publik. Dugaan lain yang dilihat Trubus adalah presiden mengalami tekanan dalam melanjutkan atau tidak kebijakan PPKM darurat sehingga pesan yang disampaikan tidak utuh. Beberapa bentuk pembatasan yang akan berlaku selama PPKM Darurat antara lain ditutupnya pusat perbelanjaan, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan do enterprise from home atau bekerja dari rumah a hundred persen. “Untuk daerah-daerah yang ditetapkan aman dari bahaya Covid-19, maka masjid/mushalla tetap menjalankan kegiatan peribadatan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” jelasnya. Pada 7 Desember 2020 Indonesia menerima 1,2 juta dosis vaksin Sinovac buatan Cina. Kemudian pada 31 Desember 2020 Indonesia kembali menerima 1,eight juta dosis vaksin Sinovac.

Saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro masih menjadi kebijakan tepat untuk hentikan laju penularan COVID-19, dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. PPKM Mikro dalam situasi saat ini dinilai bisa mengendalikan pandemi tanpa mematikan ekonomi rakyat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi terbaru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk wilayah Jawa dan Bali. Peran seorang ayah, ibu, kakak, adik, saudara, keluarga, teman, sahabat, tetangga, dan kolega untuk memastikan situasi darurat ini diakhiri. Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan,” ungkap Jokowi dalam telekonferensi pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (23/6).

Politik PPKM

Tidak hanya itu, manusia pun dituntut untuk beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19. Setelah diminta untuk bekerja dari rumah dan menjalankan protokol kesehatan 3M , kita pun dituntut untuk bekerja dengan teknik daring / digital. Semua dilakukan secara daring, tidak berinteraksi secara fisik demi menjalankan protokol kesehatan dan menjaga diri dari Covid-19. Instruksi Mendagri tersebut diterbitkan setelah pemerintah kembali memperpanjang PPKM degree 4 Jawa dan Bali sampai 23 Agustus 202.

Jodi menyebut, apabila di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan disampaikan kepada Pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi. Namun dengan kondisi saat ini, sektor ekonomi sosial dan politik juga sudah sangat berat. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan untuk dunia usaha selama PPKM Level four. Pertama, pemberian insentif fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan Ditanggung Pemerintah untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021. PPKM level 1, provinsi yang mencatatkan kasus Covid-19 kurang dari forty orang per one hundred ribu penduduk per pekan.

Dalam paparan tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah arah kebijakan pemerintah di masa depan. Pemerintah membolehkan penjualan bahan pokok dengan izin pengunjung dibuka maksimal 50 persen, pasar tradisional diperbolehkan buka sampai pukul 15.00 WIB dengan protokol kesehatan ketat. Menurut dia KPPOD menilai permintaan Presiden Jokowi sudah tepat dengan mendorong kepala daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan PPKM. Langkah ini mesti diikuti koordinasi pemerintah pusat dengan daerah, terutama antara kementerian terkait. Presiden mengatakan berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek.