Politisasi Vaksin

Merespon gubernur, Ketua Harian PW Muhammadiyah Sumbar Solsafad, menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19. “Kita harus menjauhkan diri dari perpecahan,” ujar Fauci yang juga merupakan penasehat medis utama Presiden AS Joe Biden. Dia menambahkan jika vaksin yang tersedia di AS terbukti efektif melawan virus corona.

Pelayanan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan para tenaga kesehatan serta sukarelawan melayani dengan hati dan penuh empati; hangat, ramah, serta tidak membedakan standing sosial, suku, agama, dan sejenisnya. Pelayanan yang bermutu mampu menebarkan getaran rasa persaudaraan yang bisa semakin meningkatkan kohesi sosial. Modal sangat potensial untuk membangun memori kolektif yang bisa menguatkan rasa-merasa sebagai bangsa. Terjadinya kejadian ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak terutama dapat dilihat bahwasannya banyak anggota DPR yang menyatakan siap untuk menjadi objek uji dari vaksin nusantara ini walaupun beberapa diantaranya sudah melakukan vaksinasi COVID – 19. Perdebatan ini didasarkan karena DPR menginginkan pemerintah memberikan ruang untuk vaksin – vaksin karya anak bangsa untuk berkembang sehingga Indonesia tidak ketergantungan dengan vaksin asing.

Politik Vaksin

Misalnya, dalam pembahasan Panja Tata Kelola Obat di Komisi 9 juga mencatat besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh Pemerintah terkait pembelian bahan baku ke Sinovac yang angkanya bisa mencapai belasan triliyun rupiah. Pemerintah harus bisa menjelaskan berapa jumlah pembelian, berapa harganya, kemudian ketika diproduksi secara massal nanti berapa harganya per satuan vaksin. Melalui Keppres No. 18 tahun 2020 Pasal 9 dan 10 mengenai Tim Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 dan Perppu No. 1 tahun 2020, Menteri Luar Negeri berperan dalam Tim Pengembangan Vaksin COVID-19. Selain itu Perpres No. ninety nine tahun 2020 juga telah menyebutkan kerja sama dengan lembaga atau badan internasional seperti The Coalition for Epodemic Preparedness Innovation dan The Global Alliance for Vaccines and Immunization .

Naldo meminta DPRD Kota Pekanbaru bisa menggunakan jalur politik untuk menjamin ketersediaan vaksin ini. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan alasan keluarga anggota DPR RI ikut dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan Kesetjenan DPR bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada fase pertama sejak 24 Februari sampai 10 Maret 2021. Pelaku wisata menjadi prioritas sasaran program vaksinasi sebagai bentuk persiapan bila kegiatan sektor pariwisata kembali dibuka.

”Dengan gotong royong, kami yakin pandemi Covid-19 bisa segera berakhir,” ujarnya usai mengikuti upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman kantor Pemkab Banyuwangi kemarin (17/8). “Kami meminta pemerintah berkomitmen mempercepat serapan anggaran kesehatan untuk vaksinasi dan perbaikan layanan penanganan Covid-19 di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan,” ujar Bamsoet. “Pemerintah harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan penyelenggaraan vaksin hingga mencapai goal yang telah ditetapkan, baik melalui vaksin program pemerintah maupun vaksin gotong royong,” kata Bamsoet.