Politik + Masyarakat

Jangan biarkan romantisme sejarah membuai dan mendikte gerak maju politik terlalu dalam, apalagi menjadi batu loncatan, dan mengglorifikasinya tanpa substansi hanya demi meraup suara dan legitimasi kekuasaan. Sejarah memperlihatkan bahwa Sukarnoisme dan Suhartoisme adalah kemasan politik yang terbilang gagal membawa kemakmuran yang menyeluruh dan berkesinambungan. Keduanya lengser oleh tekanan massa yang terlampau muak dengan otoriterianisme, dan reputasinya dicap buruk oleh pemerintahan penerus langsungnya. Jika partai-partai politik berharap menggaet pemilih muda yang cerdas dengan mengaitkan secara mentah calon-calonnya dengan tokoh yang memiliki warisan politik semacam itu, maka hal tersebut cukup naif. Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat four hundred konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan.

Salah salah satu syarat dari World Health Organization adalah transmisi Covid-19 yang dapat dikendalikan. Hangga juga beranggapan bahwa new normal menjadi euphoria yang disalahpahami. Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun foundation dukungan. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC. Tidak lama setelah ditetapkannya standing Bencana Nasional, Presiden Joko Widodo bahkan sempat melontarkan wacana “Darurat Sipil” yang mengarah pada bentuk pemerintahan darurat bernuansa militeristik. Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bahkan sudah menggunakan lagi seragam militernya dalam menyampaikan pesan-pesan terkait penanganan virus ini, yang secara simbolis menguatkan kesan perang itu.

Runtuhnya tembok Berlin di tahun 1989 membuat lembaga-lembaga pembangunan internasional penganjur pasar bebas seolah menemukan “bukti” yang meyakinkan tentang kebangkrutan sistem komunis. Oleh karenanya, pasar bebas dan demokrasi liberal — dengan desentralisasi sebagai salah satu unsur penopangnya — segera diproklamisasikan sebagai satu-satu jalan yang dapat menjamin kemaslahatan publik. “Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif.

Buktinya, muncul penentangan yang kemudian disertai dengan penangkapan dan penahanan. Menurut catatan Panjimas, secara acak sejak 1985 sampai 1987, tercatat a hundred and eighty narapidana politik Islam terpuruk di dalam ruang sempit sel penjara. Namun, Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 1959 untuk mengakhiri tidak beresnya politisi dalam mempraktikkan demokrasi liberal juga tidak menolong. Saat itulah, pada 22 Juli 1959 untuk pertama kalinya, Indonesia mempunyai peraturan hukum bernama Penetapan Presiden yang mengatur segera dibentuknya DPR sebagai pengganti konstituante. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar.

Politik masa ini

Sebelumnya, diatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih. Diperlukan pembangunan SDM dan pengurangan kesenjangan sosial atau ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah. Lantas bagaimana menciptakan kohesi sosial dalam masyarakat yang menjalankan sistem demokrasi dan desentralisasi. “Format sistem presidensiil yang dipadu dengan sistem multipartai memang menimbulkan persoalan tersendiri dalam praktik relasi Presiden-DPR.

Konsekuensi dari hubungan yang tidak sehat tampak nyata ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi, sosial dan politik sekaligus, yang mengalami kesulitan untuk diperbaiki. Dengan kinerja demikian, lantas apa upaya pemerintah untuk menyelamatkan sektor ekonomi yang terdampak? [newline]Kebijakan primary revenue yang mana memberikan uang tunjangan bulanan kepada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar, nampaknya menjadi salah satu bentuk respon upaya pemerintah yang sempat hangat diperbincangkan. Enggar beranggapan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan gairah masyarakat sehingga roda perekonomian berjalan kembali.