Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan

Sebagaimana pendapat pakar antikorupsi asal Amerika Serikat, Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ibaratnya, kalau kepala daerah itu meminta anggaran dalam APBD untuk kegiatan tertentu kendati bertentangan dengan aturan yang ada, maka harus dilaksanakan. Modus ini sering dipakai untuk memenuhi keinginan atau kepentingan kepala daerah. Dari mana mereka bisa mencari keuntungan finansial, kalau bukan dari komisi proyek, perizinan, dan potongan kegiatan-kegiatan biaya operasional, atau hasil dari rekayasa anggaran.

Menurut Wawan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan banyak lembaga terhadap kinerja lembaga demokrasi, posisi partai politik selalu berada di tingkat bawah, yang menandakan bahwa publik tidak puas. Kuliah ini dimaksudkan untuk menanamkan kesadaran akan bahaya korupsi politik, sekaligus memberi peluang analisis terhadap upaya mencoba menemukan langkah-langkah yang dapat dijangkau untuk melawannya di berbagai tingkatan. “Perampasan aset dari para pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan TPPU dapat memberikan pemasukan bagi kas negara yang bisa digunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat,” kata Ali. Namun, penegakan hukum juga harus memberikan efek jera bagi para koruptor maupun pelaku TPPU, yakni melalui perampasan aset hasil korupsi. Menurut Ali, KPK memandang penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana penjara saja. Jadi, korupsi politik adalah perilaku pejabat yang menyimpang dari kewenangan resmi yang dimiliki di pejabat.

Selain itu korupsi juga menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Korupsi juga telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional . Mantan Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang terkait kasus penyelewengan beras untuk keluarga miskin , meski pemerintah tidak dirugikan tapi masyarakat yang dirugikan ( tanggal 27 Februari 2015). Temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia menjelaskan bahwa sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan disebabkan oleh niat kejahatan Kepala Desa, melainkan karena ketidakpahaman para Kepala Desa soal hukum ( eleven September 2015). Selain itu, berita yang menyeret Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Cianjur dan berakhir pada penangkapan Kepala Desa ( tanggal 6 Februari 2016). Dan Oknum Kepala Desa Songbledek, Paranggupito, Wonogiri, Jawa tengah, bernama Sutoto , resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga 2015.

Politik mengenai korupsi

Tulisan ini menjelaskan teori dan konsep korupsi politik, mulai dari definisi, penyebab dan akibat yang ditimbulkan hingga relasi korupsi politik dengan partai politik sebagai aktor utama dalam sistem politik yang demokratis. Tulisan ini juga berusaha untuk menjadi pemicu dalam mendiskusikan korupsi politik di Indonesia dengan fokus pada kasus Hambalang dan KTP-elektronik. Karena telah menjadi isu umum, tulisan ini mendiskusikan topik korupsi politik dengan metode perbandingan, baik dengan negara-negara yang demokrasinya sudah mapan maupun yang demokrasinya sedang berkembang. Korupsi adalah salah satu masalah paling serius yang merusak sendi-sendi dasar sistem politik dan ekonomi di hampir semua negara.

Artikel ini membahas tentan politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalah tersulit dalam berjalannya proses pemerintahan dikarenakan massifnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meraja lela yang berdampak secara luas bagi masyarakat. Korupsi dalam dunia hukum sudah tergolong sebagai extra strange crime karena tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga praktik tersebut melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pemberantasannya harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Begitulah yang diungkapkan dalam konsideran Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan menggunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku pencucian uang dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja. Sifat dan ciri khas dalam karakter yang secara umum dapat dilihat pada pelaku-pelaku kejahatan pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan pencucian uang dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan kerah putih . “Jika ini berhasil dilakukan, kami percaya kondisi itu akan memberikan kontribusi paling besar dalam mengurangi korupsi. Di sisi lain, pembenahan lembaga-lembaga politik harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Para pejabat yang berakhlak didahului oleh sosok mahasiswa yang mengerti dengan perannya sebagai ethical force. Politisi Partai Nasional Demokrat itu yakin seluruh fraksi partai di DPR bakal mendukung RUU tersebut untuk dibahas agar mekanisme perampasan aset dapat dilakukan terhadap harta hasil kejahatan tanpa kendala aturan hukum acara yang belum memadai. Baginya, perampasan harta hasil tindak pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati. Pemerintah berharap, KPK terus menjalin kerjasama dengan otoritas pemberantasan korupsi dari negara lain. Sebab, korupsi merupakan kejahatan serius yang bisa saja melewati lintas negara. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sistem on-line single submission . Regulasi itu dibentuk untuk mendukung pencegahan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya, kasus pencucian uang cenderung sangat kompleks untuk dijelaskan tanpa memenuhi rincian dan element dari masing-masing kasus. Hal ini dikarenakan ruang lingkup tindak kejahatan dalam kasus pencucian uang berputar di sekitar skema yang telah dirancang oleh para profesional dalam bidang keuangan yang telah terlatih untuk mengaburkan sumber dana gelap asli. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman terhadap karakteristik kejahatan kerah putih dan profil para pelaku kejahatan kerah putih untuk memahami aspek pelaku kejahatan pencucian uang secara lebih spesifik.

CPI 2019 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di a hundred and eighty negara dan teritori. Fadli mencontohkan, pejabat yang melakukan maladministrasi bisa terjerat korupsi karena memperkaya orang lain. Padahal, pejabat tersebut tidak berbuat, tetapi hanya memperkaya orang lain, baik sengaja atau tidak. Donal menyatakan, kader-kader bermasalah tersebut memberikan kontribusi beragam, salah satunya pendanaan seperti yang dilakukan Setya Novanto.

Bagaimana jembatan tidak ambruk karena ternyata anggarannya sudah disunat, bagaimana sekolah tidak terurus karena biaya perawatannya digelapkan, bahkan yang lebih parah lagi korupsi sudah sampai ke hal-hal yang bersifat religius seperti adanya penggelapan dana-dana pembangunan tempat ibadah. Budaya kejujuran dari bangsa Jepang ini terlahir dari budaya Bushido yang dianut oleh para pendekar Samurai yang selalu menjunjung tinggi kejujuran di atas segala-galanya. Salah satu bentuk balas jasa tersebut adalah dengan memberikan proyek dengan penunjukan langsung maupun memberikan proyek yang tidak melalui mekanisme pelelangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pencucian uang merupakan istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang, yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah , dan sumber-sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran-saluran sah , sehingga sumber asli tidak dapat dilacak kembali. Modus operandi kejahatan pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki standing sosial menengah keatas dalam masyarakat, dihormati, bersikap tenang, berkarisma, dan berintelektual tinggi.