Pakar Politik Ugm Ungkap Mudarat Masa Jabatan Presiden Three Periode

Cyber Warfare berawal ketika dunia dikejutkan dengan aksi Stuxnet padaawal 2010, yakni sebuah virus komputer yang awalnya menyebar melalui Microsoft Windows dengan goal industri perangkat lunak Siemens. Meskipun ini bukan pertama kalinya hacker menjadikan sistem trade sebagai target, tetapi ini adalah malware pertama yang ditemukan pada subverts sistem industri, dan yang pertama untuk menyertakan kontrol logika terprogram. Stuxnet selanjutnya menginfeksi sistem komputer di Iran, dan disinyalir Worm ini dapat mengontrol ledakan berbahaya di pusat pengembangan nuklir di Iran. Dan peristiwa ini dicurigai adalah hasil rekayasa dan sabotase yang dilakukan pihak Israel dan Amerika Serikat yang menentang program nuklir Iran.

Politik masa ini

Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa perubahan. Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Indonesia sampai dengan tahun 1950an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer.

Beberapa kalangan mengkritik kebijakan ini terutama karena memberikan peluang terjadinya sebuah mal-adminsitrasi yang tidak bisa diawasi dan bahkan dituntut baik oleh lembaga negara sendiri, apalagi oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan ini memberikan peluang bagi siapa saja untuk melakukan pemanfaatan keuangan negara hanya atas dasar itikad baik, yang secara riil bepotensi menyuburkan praktik kongkalikong. Kedua hal itu sudah cukup untuk menjadi alasan penolakan kebijakan ini karena berpotensi dimanfaatkan oleh para oligarki. Begitu pula fenomena tuntutan permintaan minta maaf kepada kalangan kritis, yang sedikit banyak menunjukkan ketidakarifan penguasa dalam membedakan kritik kebijakan dengan pencemaran nama baik.

Kesepuluh, repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama dalam kontestasi elektoral. Kesebelas, terjadinya diskriminasi politik atas nama SARA dan rasa kedaerahan. Kedekatan dengan rezim akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita. Selain itu, ada kecenderungan menerabas aturan yang terlihat pada aturan-aturan kekinian, termasuk omnibus legislation.

Betapa sering terjadi pergantian kabinet, sehingga instabilitas pemerintahan itu menyebabkan peluang untuk melaksanakan pembangunan menjadi terabaikan. Atas dasar pengalaman seperti itu pula, pada masa orde baru, Presiden Soeharto menempuh kebijakan sistim multipartai terbatas, dengan mendorong fusi partai-partai politik sehingga hanya ada tiga partai politik , sehingga fraksi DPR/DPR sederhana menjadi 4 fraksi saja . Bagaimanapun buruknya kondisi politik yang dilakoni oleh parpol dan politisi saat ini, politik tetap penting dan dibutuhkan. Karena politik adalah jalan yang harus ditempuh bila ingin mengelola negara. Hal yang mendesak, penting dan utama adalah perbaikan struktur dan sistem politik itu sendiri.

“Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan cukup baik dalam tiga tahun mendatang,” tuturnya. Hangga juga menambahkan bahwa ke depannya, bila new normal benar-benar diterapkan, akan mendorong sektor industri tertentu yang berdampak pada terbukanya lowongan baru. Hangga Fathana mengungkapkan bahwa setiap tahun Yogyakarta berkontribusi 12,7 triliun di sektor pariwisata diikuti sektor pendidikan yang mencapai 11 triliun. Di sektor pendidikan, ia melihat mulai timbul keengganan dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya terlalu jauh.

Selain itu, ini bisa menjadi dorongan psikologis yang memberikan rasa tenang karena manusia cenderung memiliki rasa takut atas apa yang belum diketahui,” tutur Rizki. Pilkada DKI 2017 ditandai dengan maraknya peredaran berita hoax dan ujaran kebencian di media-media sosial. Pemerintah akhirnya menggandeng penyedia jasa media sosial dan menindak kelompok yang terbukti menjajakan kabar bohong sebagai komoditas politik. Pilkada DKI sendiri dimenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan perolehan fifty seven.96% suara. Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%.

Kewenangan yang diberikan kepada Daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian Daerah, tetapi justru ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Pengalaman traumatik kita dengan Peristiwa Tanjung Priok, Madiun, DI/TII, PRRI/Permesta, Peristiwa Dili dan sebagainya, terus menerus dihidupkan lewat memori. Para pejabat selalu melontarkan “bahaya komunisme” atau “bahaya fundamentalisme Islam” dalam retorika politiknya.

Marzuki Darusman mengusulkan amnesti dapat diberikan kepada napol yang tidak secara langsung bertanggung jawab atas timbulnya perbuatan tindak pidana keji yang berlatar belakang situasi dan kondisi politik tertentu. Secara hukum, cara seperti ini tidak dilakukan melalui amnesti, melainkan dengan grasi dan perlakuan secara khusus. Kemunculan Tapol ini tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran pemimpin Orde Baru akan kemunculan kelompok-kelompok Islam radikal. Kelompok ini dicurigai menggunakan sentimen agama sebagai daya tarik dalam menuntut berbagai hal yang menonjolkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa-masa ini adalah masa rekayasa besar-besaran terhadap organisasi masa dan kelompok Islam yang menyebabkan letupan-letupan dalam masyarakat.