Kpk Ungkap Information Tak Sesuai Nik Jadi Risiko Korupsi Penyaluran Bansos

Isu-isu antar negara yang diakomodir dalam UNCAC, tidak dapat diterapkan di Indonesia, apabila Indonesia masih menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama. Oleh karena itu, dengan telah diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian produk hukum nasionalnya dengan UNCAC. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan atur pemerintahan yang elok dengan prosedur menghancurkan babak formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan meniadakan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, sebab pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan posisi bukan sebab prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Karena, apabila setiap partai politik ini sudah steril dari praktik korupsi, lembaga yang lain pun akan ikut steril dengan sendirinya. Akumulasi dari masalah ini mengakibatkan masyarakat sulit mengontrol setiap partai politik dalam menetapkan perencanaan, penetapan program, proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa publik, hingga perizinan atas atas dana yang berasal dari pihak ketiga. Berpijak dari information tersebut, korupsi merupakan salah satu dampak nyata bobroknya pelaksanaan sistem partai yang dianut, terlebih dalam hal fungsi-fungsi partai. Fungsi yang hanya dijadikan sebatas formalitas, menjadikan output yang dihasilkan pun hanya sebatas formalitas untuk mencapai elektabilitas. Sehingga, setiap partai politik hanya mementingkan elektabilitas ketimbang kualitas dari partai itu sendiri. Gayus memaparkan paling tidak ada empat faktor determinan praktik korupsi di DPR, yaitu faktor psychological politik anggota dewan, struktural, instrumental, dan kultural.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch , Donal Faridz menyatakan korupsi berjemaah terjadi setidaknya karena dua unsur sebagai pintu masuk. “Jika hukuman mati koruptor sekadar wacana, sangat disayangkan di tengah maraknya perilaku koruptif di negeri ini,” ujar Emrus dalam keterangannya pada Antara di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. JAKARTA, .- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing berharap hukuman mati terhadap koruptor jangan sampai hanya sebatas wacana, mengingat korupsi masih menjadi bahaya laten di Tanah Air. Meningkatnya subsidi dari negara tidak serta-merta mengatasi problem keuangan partai.

Anggota Komisi XI DPR ini menilai RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bisa menjadi terobosan dalam upaya menekan angka kejahatan keuangan untuk tujuan memperkaya diri, kerabat, dan institusi. Yang menarik dan memberi harapan bagi keberhasilan KPK ini ialah dalam pasal 2 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Saut sepakat dengan pandangan bahwa permasalahan korupsi berjemaah berkaitan dengan integritas partai dan individu. Namun, Saut menilai, masyarakat juga ikut berperan dalam permasalahan korupsi berjemaah yang terjadi di satu daerah. Menurut Ace, hal itu bisa saja terjadi akibat individu yang sudah mengetahui tindakan tersebut salah, akan tetapi tetap melakukan korupsi. Menurut Donal, meskipun sejumlah partai pada ramai menyebut slogan “berantas korupsi”, namun tidak sedikit kadernya yang tetap melakukan tindakan korupsi.

Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik. Bertambah besar quantity pembangunan bertambah besar pula kemungkinan akan kebocoran. Ditambah dengan gaji pegawai negeri yang memang sangat minim, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pegawai negeri terdorong untuk melakukan perbuatan yang kadang-kadang menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi pula korupsi besar-besaran bagi mereka yang memperoleh pendapatan yang memadai disebabkan karena sifatnya yang serakah dan tamak. Hak interpelasi ini tentunya akan sangat membahayakan eksistensi Anies.

Karena itu, ia meminta kepada majelis hakim untuk mengakhiri penderitaannya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana nasib dan panggung para komedian hilang akibat ulah Juliari Batubara. Dengan komedi khas politiknya, ia mampu menghibur publik dan mungkin akan meluluhkan hati majelis hakim. Selain itu, dia mengungkapkan, ada persoalan dengan perawatan alat pertahanan dan ethical. Pasukan sering dikirim ke wilayah di mana mereka tidak memiliki hubungan suku atau keluarga. Inilah salah satu alasan mengapa beberapa orang kemungkinan begitu cepat meninggalkan posnya tanpa melakukan perlawanan.

Partai politik harus menunjukkan komitmennya untuk mendukung prinsip persamaan di depan hukum dalam hal penegakan hukum Tipikor dan menghindari langkah-langkah yang justru mempromosikan impunitas bagi para koruptor. Dalam waktu bersamaan, penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadi agenda utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.” imbuh Dadang. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pakar tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih mendorong putusan pengadilan mencabut hak politik untuk dipilih dari seorang narapidana kasus korupsi.

Politik mengenai korupsi

Dengan demikian, acuan terhadap moralitas maupun cita-cita sedemikian tidak menjadi ukuran bagi kesahihan hukum yang berhubungan dengan korupsi. Hukum perlu memperoleh kesahihan bukan karena semata-mata dibuat oleh lembaga yang berwenang namun juga dari ethical. Keempat, politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan agama sebagai sumber hukum haruslah diartikan sebagai sumber hukum materiil yakni bahan untuk dijadikan hukum formal atau peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk tertentu setelah diolah dengan bahan-bahan hukum yang lain.

Resonansi retorika politik yang terwujud di dalam hukum, apapun bertolak juga dari ethical yang muncul secara pribadi maupun dari dalam kelompok. Setiap perhelatan elektoral, suap menyuap selalu mewarnai alam demokrasi kita. Namun, lagi-lagi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai efek jera para pelaku. Potret yang cukup nyata terjadi di Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018, dimana adanya kasus gratifikasi atau suap terhadap penyelenggara pemilu untuk meloloskan salah satu pasangan calon kepala daerah. Belum lagi kasus mahar politik yang selalu marak terjadi di tahapan pencalonan partai politik. Para ahli ekonomi memberikan argumen bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, yaitu korupsi yang bermodel penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri .