Bupati Bandung Barat Didakwa Korupsi Bansos, Libatkan Anak Hingga Istri Siri

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, kuasa hukum terdakwa kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 Juliari Batubara, Maqdir Ismail, mengklaim bahwa keluarga kliennya sangat tertekan. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan menduga jika kerugian negara akibat kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 mencapai Rp100 triliun. Menurutnya, hal ini didasari jika kasus korupsi bansos tidak hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya saja. Tapi kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut.

Korupsi Bansos

Terdiri dari untuk kegiatan Jaring Pengaman sosial senilai Rp 300 ribu per paket dan untuk kegiatan PSBB senilai Rp 250 ribu per paket. Dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemkab Bandung Barat, Aa Umbara langsung menyatakan Totoh yang akan menyediakan bansos tersebut. Totoh menggunakan PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang.

Sehingga hal tersebut membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, terkait ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi bansos, Yuris mengatakan bahwa UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur ketentuan tersebut. Dalam pasal 2 telah ditetapkan bahwa korupsi dana penanganan bencana bisa dijatuhi hukuman mati. Peranan utama dari KPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk dapat mengawasi dan menyelidiki kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia adalah melakukan upaya-upaya yang preventif melalui tiga cara yakni, pencegahan, penindakan, dan edukasi. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam proses berlangsungnya bantuan sosial Covid-19 di Indonesia. Selanjutnya menentukan bentuk bantuan dapat berupa transfer uang atau barang maupun jasa yang nantinya akan disalurkan secara langsung melalui bank, pos atau lembaga penyalur yang telah ditetapkan.

Uang itu merupakan hasil dari permintaan Rp10.000 tiap paket pengadaan bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. Tim Advokasi Kasus Dugaan Pidana Korupsi Bansos Covid-19 yang terdiri dari berbagai LSM ini mendampingi 18 warga Jakarta dan sekitarnya yang merupakan korban atau pihak yang menderita kerugian atas korupsi bansos. Agustinus Pohan menjelaskan bahwa upaya korban untuk mempercepat pemberlakuan ganti rugi adalah konteks keadilan yang seharusnya diterapkan.

JPU KPK juga meminta agar Juliari juga dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti. Maqdir Ismail merasa tuntutan 11 tahun penjara dan pencabutan hak politik yang dilayangkan jaksa kepada Juliari Batubara belum memenuhi rasa keadilan. Tuntutan Adi Wahyono lebih ringan dari Mantan PPK lainnya, Matheus Joko Santoso yang dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp four hundred juta subsider enam bulan penjara. Juliari dituntut eleven tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh JPU.

Dalam kasus ini, eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara didakwa menerima Rp32,forty eight miliar dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid-19. Polisi tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi beras bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Bekasi. Penyidik KPK merampungkan berkas penyidikan tersangka Andri Wibawa untuk segera disidangkan dalam perkara kasus korupsi pengadaan bantuan sosial di KBB tahun 2020. Untuk meminimalkan risiko penyelewangan dana bansos, lanjutnya, juga dapat dilakukan dengan merubah mekanisme penyaluran bansos. Penyaluran dalam bentuk barang yang selama ini dilakukan pemerintah melalui Kemsos diubah dalam bentuk uang kas atau money switch.

Pemberian bansos tunai dan bantuan usaha rentan disalurkan tidak tepat sasaran, terlebih lagi terdapat persoalan pemutakhiran knowledge dan penerima ganda. Petty corruption dalam bentuk pungli dan pemotongan bansos juga masih bermunculan. Potensi korupsi Pengadaan Barang dan Jasa pun masih tinggi, mengingat pemda umumnya menyalurkan bantuan dalam bentuk barang, seperti sembako, masker, dan obat-obatan. Regulasi pengadaan darurat perlu dilengkapi dengan mekanisme yang lebih menjamin agar penyedia yang ditunjuk oleh PPK tidak ditunjuk berdasarkan nepotisme, melainkan rekam jejaknya dalam menyediakan barang sejenis atau terdaftar dalam e-katalog. JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akan berlangsung hingga 2 Agustus 2021.